FGD: Kebijakan Pendidikan Responsif GEDSI (Gender, Disabilitas, dan InklusiSosial)

Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Tim PUI KIP menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Pendidikan Responsif GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) pada Senin, 5 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kawung Bribil Lantai 4 Dindikpora Kota Yogyakarta ini diikuti oleh kepala sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA se-Kota Yogyakarta.
FGD menghadirkan narasumber Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si., Dr. Arif Wijayanto, M.Pd., dan Muhammad Saiful Anwar, MPA.. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan pendidikan mengenai pentingnya kebijakan yang responsif terhadap isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pada sesi pembukaan, peserta diajak memahami konsep dasar GEDSI sebagai pendekatan yang menempatkan seluruh peserta didik pada posisi yang setara dalam memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan. Narasumber menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu menjamin keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang gender, kondisi disabilitas, latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya.
Dalam pemaparannya, Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si. (Ketua Tim PUI KIP) menjelaskan berbagai tantangan yang masih dihadapi sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Beliau menekankan pentingnya penguatan kebijakan sekolah yang mampu mencegah diskriminasi, kekerasan, perundungan, serta berbagai bentuk eksklusi sosial yang dapat menghambat perkembangan peserta didik.
Selanjutnya, Dr. Arif Wijayanto, M.Pd. (Sekretaris Tim PUI KIP) membahas strategi pengembangan budaya sekolah yang ramah terhadap keberagaman. Menurutnya, sekolah perlu membangun sistem yang mendukung partisipasi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas guru, penyediaan layanan yang adaptif, serta penciptaan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan.
Sementara itu, Muhammad Saiful Anwar, MPA. (Manajemen Kerjasama Tim PUI KIP) memaparkan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan GEDSI secara berkelanjutan. Ia juga mengajak peserta untuk melihat kebijakan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak.
Kegiatan FGD berlangsung secara partisipatif melalui diskusi kelompok dan sesi berbagi pengalaman antar kepala sekolah. Para peserta mendiskusikan berbagai praktik baik yang telah diterapkan di sekolah masing-masing, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta kebutuhan yang perlu diperkuat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta.
Melalui forum ini, peserta juga menyusun berbagai rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang dapat diterapkan di satuan pendidikan untuk memperkuat responsivitas terhadap isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi ruang kolaboratif bagi para kepala sekolah, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama merumuskan strategi pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta semakin siap mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.
